November 2008


SERANG – Kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banten mulai mendapat tanggapan. Lembaga pengawas Pemilu itu diminta agar tegas dalam menyikapi berbagai bentuk dugaan pelanggaran kampanye.

“Panwaslu harus sudah berani mengambil langkah-langkah tegas di masa kampanye ini. Sebab ada beberapa caleg yang terindikasi melakukan pelanggaran kampanye,” ujar Nandang Wirakusumah, Wakil Sekretaris DPD Hanura Banten, kepada Radar Banten, Rabu (26/11).

Kata Nandang, ada indikasi, beberapa caleg dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menggunakan jalur-jalur protokol sebagai tempat untuk memasang baliho atau poster pencalonan. Padahal, jalur protokol adalah jalur terlarang kampanye. “Tapi Panwaslu tidak berani mengambil tindakan, malah terkesan membiarkan,” kata Nandang yang juga menjadi caleg DPRD Banten dari Daerah Pemilihan Pandeglang ini.

Saat ini, ada beberapa caleg yang memang memanfaatkan jalur protokol untuk kampanye. Mereka memasang baliho ukuran besar di lokasi-lokasi strategis. Kata Nandang, selain itu ada juga dugaan pelanggaran kampanye dengan memanfaatkan fasilitas negara untuk menyosialisasikan diri. “Penggunaan fasilitas negara ini, misalnya, memanfaatkan berbagai moment pemerintahan sebagai media kampanye,” sambung aktivis pergerakan ini.

Nandang berharap agar Panwaslu segera bertindak, sehingga ada rasa keadilan bagi semua caleg. Bila dugaan pelanggaran tidak ditindak akan menjadi preseden buruk, sebab semua orang bisa melakukan pelanggaran tanpa ada yang menindak. “Ketegasan Panwaslu merupakan jaminan bahwa Pemilu dapat dilaksanakan dengan adil. Panwaslu harus unjuk kewenangan,” tandasnya.

Di tempat berbeda, Ketua Panwaslu Banten Ranthy Pancasasthy mengatakan, selama ini pihaknya tidak pernah diajak berkoordinasi oleh KPU Banten mengenai maraknya baliho di jalur-jalur protokol. “Sehingga, kami tidak dapat mengambil tindakan. Sebab kami tidak tahu mana baliho caleg yang bayar pajak dan mana yang tidak,” ujar Ranthy yang dikonfirmasi, tadi malam.

Kata Ranthy, tidak dapat melakukan penertiban sebelum jelas balihonya. “Sebetulnya sih, penertiban spanduk kewenangan KPU, sebab mereka yang membuat aturan. Meski demikian, penertiban ini dapat dilakukan bila KPU berkoordinasi dengan Panwaslu,” tandasnya lagi. (alt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya mendirikan Rumah Buku ini sebagai salah satu wadah bagi beberapa warga di sekitar tempat tinggal saya di Ciracas, Serang, untuk mencari rezeki. Sebab Rumah Buku ini saya dedikasikan untuk menampung beberapa warga untuk bekerja. Tugas utamanya adalah menyalurkan produk buku dalam arena bazar dan pameran yang kami adakan sendiri di berbagai sekolah di Serang dan sekitarnya.

 

 

 

 

Jumat, tanggal 8 bulan 8 tahun 2008, 12 parpol mendeklarasikan pasangan Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Tangerang Wahidin Halim-Arief Wismansyah.Deklarasi dihadiri ribuan massa yang penuh sesak dengan yel-yel kemenangan. Setelah deklarasi, pasangan ini mendaftar ke KPU Kota Tangerang. Sementara pada bagian lain, di hari yang sama, PKS juga unjuk gigi. Parpol bernomor 8 ini juga mendaftarkan Bonie Mufidjar-Diedi Farid Wajdy sebagai pasangan bakal calon walikota/wakil walikota ke KPU Kota Tangerang. Bila Wahidin-Arief diusung 12 parpol, Bonnie-Diedi hanya diusung parpol tunggal yaitu PKS, sebuah parpol yang punya mesin politik cukup baik.

Namun tulisan ini hanya ingin mengulas fenomena Wahidin dengan 12 parpolnya. Kenapa Wahidin menggandeng Arief Wismansyah, Direktur Sari Asih Grup? Bukankah Wahidin diusung 12 parpol? Lalu di mana tokoh-tokoh politik di 12 parpol pengusung? Kenapa mereka tidak berani unjuk kemampuan untuk mendampingi Wahidin? Bukankah tokoh politik yang tersebar di 12 parpol pengusung memiliki peluang yang sangat besar ketimbang seorang Arief?.

Sederet pertanyaan itu muncul saat penulis membaca berita di berbagai media massa saat deklarasai pasangan ini, Jumat (8/8). Penulis tergoda untuk menulis lantaran ada persoalan menarik yang menyertai dipilihnya Arief Wismansyah sebagai pendamping Wahidin.

Selama ini, penulis tidak mengenal sama sekali sosok Arief secara detil. Penulis hanya mengenal Arief sebagai pengusaha muda yang sukses. Itu pun dari pemberitaan sebelumnya di media massa. Hingga kemarin, tidak ada catatan buruk yang menyertai langkah Arief dalam berbisnis.

Dipilihnya Arief sebagai pendamping Wahidin menurut penulis ada beberapa faktor penting yang menyertai. Namun faktor yang sangat dominan adalah faktor praktis-pragmatis.

Disebut praktis-pragmatis karena untuk menghindari perpecahan di antara parpol pengusung. Bayangkan, ada 12 parpol yang mengusung Wahidin. Bila ada satu parpol yang mengajukan kader atau pengurus menjadi pendamping Wahidin, tentu akan membuat parpol pengusung yang lain ‘iri’. Hal itu yang akan membuat perpecahan dan tidak kondusif di antara parpol pengusung. Menyadari hal itu, sejak jauh-jauh hari parpol pengusung akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada Wahidn untuk menentukan pilihan.

Wahidin diberi kebebasan menentukan sikap. Dan sikap yang diambil Wahidin pun sangat cermat dengan memerhatikan psikologis 12 parpol pengusung. Wahidin tahu bila memilih kader atau pengurus parpol pengusung sebagai pendamping akan membuat yang lain marah besar. Ini tentu tidak menguntungkan bagi Wahidin secara politik. Lantaran itu akhirnya Wahidin memilih jalan moderat, memilih Arief Wismansyah. Dalam kasus ini, ijtihad politik Wahidin layak diacungkan jempol.

Namun dipilihnya Arief Wismansyah juga tidak seutuhnya pilihan Wahidin. Menurut penulis, ada juga peran parpol atau pihak ketiga yang menjadi penyambung antara Wahidin-Arief. Peran-peran ini yang disebut sebagai lobi politik yang kelak harus dibayar dengan pertaruhan integritas calon.

Tidak ingin pecah gara-gara parpol iri dan tidak ingin rugi secara politik adalah pilihan-pilihan politik yang bersifat praktis-pragmatis. Sikap ini kadang diperlukan dalam kondisi yang sulit untuk menghadapi pesta demokrasi lima tahunan. Sikap ini kadang diperlukan untuk menjaga harmonisasi di antara parpol pengusung.

Namun sikap praktis-pragmatis tentu harus dibayar mahal secara finansial. Setidaknya, Arief tidak langsung lepas tangan setelah namanya diusung menjadi pendamping Arief. Arief tentu harus mengeluarkan cost lebih besar lagi untuk menghadapi Pilkada. Penulis tidak tahu apakah ada juga cost untuk 12 parpol pengusung. Kalau yang terakhir ini, ada tentu beban cost politik bertambah. Itulah realitas politik yang harus dihadapi pengusaha muda saat terjun dalam dunia lain, dunia politik yang penuh dengan jungkir balik.

 

PELAJARAN KAUM MUDA

Munculnya Arief di pentas politik Kota Tangerang dapat menjadi pembelajaran mahapenting bagi kaum muda di Banten. Tidak semua kaum muda dapat mudah melenggang dalam Pilkada atau juga Pemilu. Kaum muda hanya dapat berjalan mulus maju bila didukng oleh kekuatan finansial yang besar. Kecerdasan, tampang, atau popularitas, tidak cukup untuk mengantarkan kaum muda ke pentas Pilkada atau Pemilu sekalipun. Jadi, rumusan sederhananya, bila ingin sukses dalam pentas politik harus kaya dulu, harus punya finansial dulu. Tanpa punya modal mahapenting itu, jangan mimpi bisa bersaing. Sebab tidak ada sesuatu yang gratis dalam dunia politik. Semuanya harus dibayar dengan mahal.

Lalu, bagaimana menjadi kaya? Tentu harus berbisnis dan menjadi pengusaha dulu. Sebab tidak ada orang yang kaya mendadak tanpa proses pahit. Terpaan proses menjadi pengusaha juga dapat dijadikan modal untuk kepemimpinan kelak bila terpilih.

Wahidin adalah sosok birokrat. Arief sosok muda yang dikenal sebagai pengusaha sukses. Keduanya tidak dikenal lewat aktivitas politik. Keduanya lebih banyak dikenal lewat aktivitas masing-masing sebagai pribadi-pribadi.

Apakah duet ini cukup ampuh untuk menyihir masyarakat Kota Tangerang untuk memilih Wahidin-Arief? Tidak mudah menjawabnya. Namun di tengah pertanyaan itu, ada keuntungan politik yang sebenarnya dapat diambil oleh PKS. (*)

 

**Tulisan ini dibuat sebelum Pilkada Kota Tangerang berlangsung.

##Tulisan ini pernah dimuat di Radar Banten

Secara umum wartawan dapat diartikan sebagai  pemberita atau orang yang memberi kabar berita kepada khalayak ramai. Berita yang dikabarkan tentu saja peristiwa yang layak diketahui publik lewat media massa cetak maupun elektronik

Dalam dunia Islam, sebetulnya dunia kewartawanan sudah tidak asing lagi. Sebab dalam Islam, spirit dunia kewartawanan sudah dikenal sebelum dunia barat mengenal seluk beluk dunia kewartawanan. Mau buktinya? Ini dia faktanya, bahwa dalam diri setiap rasul yang kita kenal itu ada spirit kewartawanan. Sebab tugas utama rasul sebagai penyampai kabar (baca: wahyu Allah) kepada manusia. Tugas ini yang menyerupai  tugas wartawan yang menyamapaikan berita kepada khalayak. Hanya saja teknis dan metodenya yang berbeda. Dengan demikian, ada benang merah antara tugas kerasulan dengan dunia wartawan.

Dalam sejarah dunia Islam klasik, juga ada sahabat yang bernama Zaid bin Tsabit. Zaid adalah seorang tokoh yang diangkat menjadi sekretaris Nabi Muhammad SAW. Saat itu, tugas utama Zaid adalah menulis wahyu di pelepah kurma, di bekas tulang-tulang hewan, bebatuan, dan berbagai benda tumpul yang dapat ditulis. Zaid diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menulis wahyu (baca; Alquran) karena banyak penghafal Alquran yang gugur di medan pertempuran saat berjihad melawan kaum Quraisy. Dikhawatirkan bila wahyu tidak ditulis, Alquran akan lenyap dalam pandangan kasat mata kaum muslim. Meski Allah sudah secara tegas akan menjaga Alquran namun usaha menuliskan wahyu merupakan ijtihad yang luar biasa pada saat itu.

Kegiatan tulis menulis Zaid bin Tsabit adalah kegiatan jurnalistik karena terkait dengan dunia tulis-menulis. Dunia tulis-menulis tentu saja dekat dengan dunia kewartawanan. Kepandaian yang dimiliki Zaid seharusnya dapat dijadikan modal dasar bagi kita yang ingin menggeluti dunia wartawan.

 

SERANG-Kejanggalan dalam daftar susunan daftar calon anggota legislatif (caleg) tetap yang sudah ditetapkan pleno KPU BAnten makin terbuka. Setelah kasus caleg tetap yang terdaftar dalam dua parpol berbeda, kini ditengarai caleg yang masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS) juga lolos menjadi DCT.

Ketua Panwaslu Provinsi Banten Ranthy Pancasasthy mengatakan, caleg nomor urut 10 atas nama R Endang Syamlawi dari Partai Hanura masih berstatus PNS aktif. “Namun Endang ditetapkan menjadi DCT tanpa ada surat pengunduran diri dari PNS. Padahal bila seorang PNS ingin menjadi caleg harus mengundurkan diri dari status PNS,” kata Ranthy saat menghubungi Radar Banten, tadi malam.

Kata Ranthy, penetapan Endang menjadi DCT merupakan kelalaian KPU Banten sebagai lembaga resmi penyelenggara Pemilu. “Semestinya KPU Banten tidak boleh meloloskan caleg PNS menjadi DCT. Tapi kenapa sampai lolos,” tanya Ranthy.

Ranthy mendesak kepada KPU Banten agar segera mengambil sikap terkait kasus R Endang Syamlawi. “Bila tidak ada sikap secepatnya, tentu ini akan menjadi preseden buruk,” ujarnya.

Di tempat berbeda, anggota KPU Banten Nasrullah saat dikonfirmasi mengatakan, saat mendaftar sebagai caleg, R Endang Syamlawi, menulis identitas sebagai wiraswasta. “Kami tidak tahu kalau yang bersangkutan adalah PNS,” ujar Nasrullah saat dihubungi, tadi malam pukul 19.30 WIB.

Kata Nasrullah, Endang dikategorikan tidak memberikan keterangan secara benar dalam pengajuan diri sebagai caleg. “Nah, untuk memproses itu adalah kewenangan Panwaslu,” tandasnya.

Selain PNS yang ditetapkan menjadi DCT, KPU Banten juga menetapkan satu caleg yang terdaftar di dua parpol berbeda. Kasus yang terakhir ini sedang menunggu rapat pleno KPU Pusat. (alt)

tulisan ini sempat diterbitkan di radar banten, 21 Nov 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERANG – Berbagai kalangan mendesak agar penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2008 berlangsung fair dan transparan sehingga memuaskan semua pihak. Panitia penerimaan CPNS diminta agar tidak mengedepankan faktor kerabat ataupun uang. Sebaliknya, panitia penerimaan CPNS diminta agar mendahulukan pada kompetensi dan keilmuan.

“Kita sudah seringkali mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar penilaian calon pegawai negeri sipil dilakukan secara transparan, adil, dan merata. Tidak pilih kasih dan harus sesuai dengan nilai yang diperoleh pada waktu ujian,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten Tamba Tua, Kamis (20/11).

Kata Tamba, penilaian jangan berdasarkan atas hubungan kekeluargaan. “Jangan karena memiliki kedekatan atau uang, lantas si pelamar itu diterima,” tukasnya.

Tamba juga mengusulkan, agar pelaksanaan ujian dilakukan secara transparan. “Kalau perlu nilai ujian juga diumumkan ke masyarakat. Jadi masyarakat tahu siapa saja yang memiliki nilai tertinggi dan layak direkrut menjadi calon pegawai negeri sipil,” tuturnya.

Kata Tamba lagi, apabila masyarakat menemukan oknum pejabat yang bermain dalam proses penerimaan CPNS segera laporkan kepada kepolisian untuk selanjutnya dilaporkan ke Gubernur dan DPRD Banten.

Di tempat berbeda, akademisi STIE Tangerang Muljadi mengatakan hal serupa. Kata Muljadi, penerimaan CPNS harus bersih dari permainan kotor oknum pejabat atau oknum panitia sehingga tidak menyakiti pelamar lain. “Semua orang tahu bahwa pelamar CPNS kali ini banyak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat atau kemungkinan juga dengan panitia. Tapi hal itu hendaknya jangan menjadi dasar untuk kelulusan pelamar,” kata Muljadi.

Muljadi menegaskan, standar kelulusan CPNS harus dilakukan dengan memerhatikan aspek-aspek akademik bukan aspek nonakademik. “Penilaian kelulusan harus dilakukan dengan benar dan transparan. Tidak ada permainan di belakang yang menguntungkan segelintir orang yang ditengarai memiliki tali kekerabatan dan dekat dengan kekuasaan,” tandasnya.

Muljadi juga mewanti-wanti agar pihak kepolisian atau juga masyarakat dapat mengawasi rekrutmen CPNS untuk menghindari praktik percaloan dalam ujian CPNS. “Praktik percaloan harus diantisipasi sejak dini,” ujarnya. Praktik percaloan biasanya melibatkan pihak ketiga yang bertugas mengisi soal ujian. Sementara pelamar bersangkutan tidak mengikuti ujian.

Suhaedi, akademisi IAIN SMH Banten, menambahkan bahwa selama ini masyarakat menilai sebagian PNS tidak memiliki etos kerja yang bagus dan terkesan tidak serius melayani kepentingan publik. “Dalam pandangan masyarakat hal itu diakibatkan dari proses penjaringan CPNS sebelumnya yang tidak selektif dan terkesan kurang jujur,” ujarnya.

Kata Suhaedi, untuk menjawab kecurigaan itu maka penerimaan CPNS kali ini harus dilakukan dengan memerhatikan aspek transparansi dan kejujuran. “Itu penting agar perekrutan CPNS benar-benar adil dan benar,” pungkas Pembantu Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Adab ini lagi. (alt/ila)   

 

 

 

 

 

SERANG-Verifikasi pemberkasan daftar calon anggota legislatif (caleg) sementara menjadi daftar caleg tetap (DCT) yang dilakukan KPU Banten kurang cermat sehingga lembaga penyelenggara Pemilu itu kecolongan. KPU Banten meloloskan salah satu caleg, Fauna Sukma Prayoga, yang terdaftar dalam dua parpol berbeda (PPP dan Partai Buruh) menjadi DCT.

Ketua Panwaslu Banten Ranthy Pancasasthy mengatakan, lolosnya satu nama di dua parpol menjadi DCT merupakan kelalaian KPU Banten saat melakukan verifikasi. “Seharusnya itu tidak terjadi, bila verifikasi dilakukan secermat mungkin,” katanya kepada Radar Banten, Kamis (20/11).

Kata Rantrhy, sebetulnya jauh-jauh hari KPU Banten sudah mengetahui bahwa Fauna Sukma Prayoga mengundurkan diri dari caleg PPP. “Namun anehnya, kenapa dia masih tetap diloloskan,” ujarnya.

Kata Ranthy, kelalaian yang dilakukan KPU Banten itu termasuk kelalaian besar sebab satu nama sudah ditetapkan lewat rapat pleno menjadi DCT di dua parpol berbeda. “Masyarakat dapat mempertanyakan kredibilitas anggota KPU Banten saat melakukan verifikasi. Kok, bisa satu nama lolos menjadi DCT di dua parpol berbeda,” ujarnya.

Ranthy menegaskan, dalam undang-undang tidak diperbolehkan satu nama menjadi caleg di dua parpol berbeda. Kata dia, kasus yang menimpa Fauna Sukma Prayoga itu harus dituntaskan sehingga tidak menimbulkan kerawanan yang lain. “KPU seharusnya sejak awal tegas dan cermat sehingga tidak memunculkan kasus seperti ini,” ujar mantan Ketua Panwas Keanggotaan DPRD Kota Serang ini.

Ranty juga menyarankan kepada KPU Banten agar kembali meneliti ulang hasil DCT sebab dikhawatirkan masih ada kasus serupa yang terjadi. “Kehati-hatian tetap harus diutamakan sebelum daftar nama caleg dicetak dalam surat suara. Sebab kalau sudah dicetak dalam surat suara, tentu untuk menghapusnya lebih memakan waktu dan teknis lebih lama lagi,” ujarnya. (alt)

tulisan ini diterbitkan Radar Banten, 21 Nov 2008

Laman Berikutnya »