SERANG – Berbagai kalangan mendesak agar penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2008 berlangsung fair dan transparan sehingga memuaskan semua pihak. Panitia penerimaan CPNS diminta agar tidak mengedepankan faktor kerabat ataupun uang. Sebaliknya, panitia penerimaan CPNS diminta agar mendahulukan pada kompetensi dan keilmuan.

“Kita sudah seringkali mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar penilaian calon pegawai negeri sipil dilakukan secara transparan, adil, dan merata. Tidak pilih kasih dan harus sesuai dengan nilai yang diperoleh pada waktu ujian,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten Tamba Tua, Kamis (20/11).

Kata Tamba, penilaian jangan berdasarkan atas hubungan kekeluargaan. “Jangan karena memiliki kedekatan atau uang, lantas si pelamar itu diterima,” tukasnya.

Tamba juga mengusulkan, agar pelaksanaan ujian dilakukan secara transparan. “Kalau perlu nilai ujian juga diumumkan ke masyarakat. Jadi masyarakat tahu siapa saja yang memiliki nilai tertinggi dan layak direkrut menjadi calon pegawai negeri sipil,” tuturnya.

Kata Tamba lagi, apabila masyarakat menemukan oknum pejabat yang bermain dalam proses penerimaan CPNS segera laporkan kepada kepolisian untuk selanjutnya dilaporkan ke Gubernur dan DPRD Banten.

Di tempat berbeda, akademisi STIE Tangerang Muljadi mengatakan hal serupa. Kata Muljadi, penerimaan CPNS harus bersih dari permainan kotor oknum pejabat atau oknum panitia sehingga tidak menyakiti pelamar lain. “Semua orang tahu bahwa pelamar CPNS kali ini banyak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat atau kemungkinan juga dengan panitia. Tapi hal itu hendaknya jangan menjadi dasar untuk kelulusan pelamar,” kata Muljadi.

Muljadi menegaskan, standar kelulusan CPNS harus dilakukan dengan memerhatikan aspek-aspek akademik bukan aspek nonakademik. “Penilaian kelulusan harus dilakukan dengan benar dan transparan. Tidak ada permainan di belakang yang menguntungkan segelintir orang yang ditengarai memiliki tali kekerabatan dan dekat dengan kekuasaan,” tandasnya.

Muljadi juga mewanti-wanti agar pihak kepolisian atau juga masyarakat dapat mengawasi rekrutmen CPNS untuk menghindari praktik percaloan dalam ujian CPNS. “Praktik percaloan harus diantisipasi sejak dini,” ujarnya. Praktik percaloan biasanya melibatkan pihak ketiga yang bertugas mengisi soal ujian. Sementara pelamar bersangkutan tidak mengikuti ujian.

Suhaedi, akademisi IAIN SMH Banten, menambahkan bahwa selama ini masyarakat menilai sebagian PNS tidak memiliki etos kerja yang bagus dan terkesan tidak serius melayani kepentingan publik. “Dalam pandangan masyarakat hal itu diakibatkan dari proses penjaringan CPNS sebelumnya yang tidak selektif dan terkesan kurang jujur,” ujarnya.

Kata Suhaedi, untuk menjawab kecurigaan itu maka penerimaan CPNS kali ini harus dilakukan dengan memerhatikan aspek transparansi dan kejujuran. “Itu penting agar perekrutan CPNS benar-benar adil dan benar,” pungkas Pembantu Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Adab ini lagi. (alt/ila)