SERANG-Kejanggalan dalam daftar susunan daftar calon anggota legislatif (caleg) tetap yang sudah ditetapkan pleno KPU BAnten makin terbuka. Setelah kasus caleg tetap yang terdaftar dalam dua parpol berbeda, kini ditengarai caleg yang masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS) juga lolos menjadi DCT.

Ketua Panwaslu Provinsi Banten Ranthy Pancasasthy mengatakan, caleg nomor urut 10 atas nama R Endang Syamlawi dari Partai Hanura masih berstatus PNS aktif. “Namun Endang ditetapkan menjadi DCT tanpa ada surat pengunduran diri dari PNS. Padahal bila seorang PNS ingin menjadi caleg harus mengundurkan diri dari status PNS,” kata Ranthy saat menghubungi Radar Banten, tadi malam.

Kata Ranthy, penetapan Endang menjadi DCT merupakan kelalaian KPU Banten sebagai lembaga resmi penyelenggara Pemilu. “Semestinya KPU Banten tidak boleh meloloskan caleg PNS menjadi DCT. Tapi kenapa sampai lolos,” tanya Ranthy.

Ranthy mendesak kepada KPU Banten agar segera mengambil sikap terkait kasus R Endang Syamlawi. “Bila tidak ada sikap secepatnya, tentu ini akan menjadi preseden buruk,” ujarnya.

Di tempat berbeda, anggota KPU Banten Nasrullah saat dikonfirmasi mengatakan, saat mendaftar sebagai caleg, R Endang Syamlawi, menulis identitas sebagai wiraswasta. “Kami tidak tahu kalau yang bersangkutan adalah PNS,” ujar Nasrullah saat dihubungi, tadi malam pukul 19.30 WIB.

Kata Nasrullah, Endang dikategorikan tidak memberikan keterangan secara benar dalam pengajuan diri sebagai caleg. “Nah, untuk memproses itu adalah kewenangan Panwaslu,” tandasnya.

Selain PNS yang ditetapkan menjadi DCT, KPU Banten juga menetapkan satu caleg yang terdaftar di dua parpol berbeda. Kasus yang terakhir ini sedang menunggu rapat pleno KPU Pusat. (alt)

tulisan ini sempat diterbitkan di radar banten, 21 Nov 2008