SERANG – Kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banten mulai mendapat tanggapan. Lembaga pengawas Pemilu itu diminta agar tegas dalam menyikapi berbagai bentuk dugaan pelanggaran kampanye.

“Panwaslu harus sudah berani mengambil langkah-langkah tegas di masa kampanye ini. Sebab ada beberapa caleg yang terindikasi melakukan pelanggaran kampanye,” ujar Nandang Wirakusumah, Wakil Sekretaris DPD Hanura Banten, kepada Radar Banten, Rabu (26/11).

Kata Nandang, ada indikasi, beberapa caleg dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menggunakan jalur-jalur protokol sebagai tempat untuk memasang baliho atau poster pencalonan. Padahal, jalur protokol adalah jalur terlarang kampanye. “Tapi Panwaslu tidak berani mengambil tindakan, malah terkesan membiarkan,” kata Nandang yang juga menjadi caleg DPRD Banten dari Daerah Pemilihan Pandeglang ini.

Saat ini, ada beberapa caleg yang memang memanfaatkan jalur protokol untuk kampanye. Mereka memasang baliho ukuran besar di lokasi-lokasi strategis. Kata Nandang, selain itu ada juga dugaan pelanggaran kampanye dengan memanfaatkan fasilitas negara untuk menyosialisasikan diri. “Penggunaan fasilitas negara ini, misalnya, memanfaatkan berbagai moment pemerintahan sebagai media kampanye,” sambung aktivis pergerakan ini.

Nandang berharap agar Panwaslu segera bertindak, sehingga ada rasa keadilan bagi semua caleg. Bila dugaan pelanggaran tidak ditindak akan menjadi preseden buruk, sebab semua orang bisa melakukan pelanggaran tanpa ada yang menindak. “Ketegasan Panwaslu merupakan jaminan bahwa Pemilu dapat dilaksanakan dengan adil. Panwaslu harus unjuk kewenangan,” tandasnya.

Di tempat berbeda, Ketua Panwaslu Banten Ranthy Pancasasthy mengatakan, selama ini pihaknya tidak pernah diajak berkoordinasi oleh KPU Banten mengenai maraknya baliho di jalur-jalur protokol. “Sehingga, kami tidak dapat mengambil tindakan. Sebab kami tidak tahu mana baliho caleg yang bayar pajak dan mana yang tidak,” ujar Ranthy yang dikonfirmasi, tadi malam.

Kata Ranthy, tidak dapat melakukan penertiban sebelum jelas balihonya. “Sebetulnya sih, penertiban spanduk kewenangan KPU, sebab mereka yang membuat aturan. Meski demikian, penertiban ini dapat dilakukan bila KPU berkoordinasi dengan Panwaslu,” tandasnya lagi. (alt)