Desember 2008


Sebuah lembaga pendidikan di Serang mengadakan seminar regional dengan menghadirkan pembicara dari kalangan pemerintah, DPRD, dan pengamat politik setempat di hotel bintang empat. Agar dketahui oleh masyarakat luas maka panitia memasang iklan pengumuman di media.
Satu hari menjelang pelaksanaan panitia seminar dibuat kelimpungan. Mereka kedatangan salah satu tokoh yang menurut panitia dikenal sebagai jawara beserta pengawalnya. Kedatangan jawara kita ini tidak pernah diduga sebelumnya oleh para panitia yang terdiri dari kalangan kampus. ”Kami sangat terkejut dengan kedatangan dia (jawara-red),” kata salah satu panitia.
Belum kaget keterkejutan panitia, jawara kita ini yang juga seorang pengusaha meminta dijadikan sebagai salah satu pembicara yang bergandengan dengan pembicara lain. Sontak, permintaan jawara kita ini membuat panitia kelabakan. ”Saat itu kita berpikir bagaimana bila dia menjadi pembicara padahal dalam undangan dan iklan yang sudah disebar tidak menyebutkan dia sebagai pembicara,” tandas panitia.
Sempat terjadi dialog antara jawara kita ini dengan panitia. Jawara kita ngotot agar dijadikan sebagai narasumber karena berhak untuk ngomong tema yang diusung oleh panitia. Sementara panitia tetap bertahan tidak menyertakan jawara dalam seminar tersebut. Namun entah karena apa, akhirnya permintaan jawara kita ini dikabulkan oleh panitia. ”Daripada jadi repot, ya sudah kita biarkan dia jadi pembicara,” kata panitia dengan enteng.

KETIKA JADI NARASUMBER
Bagaimana ketika jawara kita ini menjadi narasumber dalam forum resmi yang dihadiri oleh kalangan akademisi, LSM, tokoh masyarakat, dan pers. Tentu banyak cerita unik dan menggelitik. Menjadi narasumber dalam forum ilmiah mungkin suatu kebanggaan bagi jawara kita ini. Oleh karena itu, kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh jawara kita ini. Dia datang tepat waktu namun dengan penampilan yang berbeda dengan pembicara lain.
Kalau pembicara lain datang dengan pakaian biasa dan tanpa pengawal, maka jawara kita yang satu ini datang dengan pakaian keren dan tentu saja dikawal. Pakaiannya necis dan berdasi. Tidak lupa di tangan kanan memegang map. Penampilannya saat itu mirip dengan sosok pejabat yang ingin memberikan sambutan resmi. Penampilan jawara kita ini membuat para peserta seminar terbelalak. ”Kayak udah jadi walikota saja,” celetuk salah satu wartawan lokal yang kebetulan meliput acara.
Memang pas. Tema yang dibicarakan dalam seminar itu memang terkait dengan pembentukan Kota Serang yang terpisah dengan Kabupaten Serang. Meski masih lama, namun sejumlah orang sudah mulai bergerilya mencari simpati. Barangkali itu yang membuat jawara kita ini juga memanfaatkan momen seminar untuk mencari hati karena disebut-sebut jawara kita ini juga ngebet ingin jadi walikota. (***)

Menjadi anak gubernur itu memang sangat enak. Apalagi bila punya kepentingan dengan Pemilu 2009. Mau tahu buktinya? Nah ini faktanya. Anak Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang bernama Andika Hazrumy, fakta yang tak terbantahkan. Saat ini, Andika tercatat sebagai salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Banten bersama dengan 68 calon lainnya. Bila dibandingkan dengan calon lain, Andika termasuk calon yang paling gencar melakukan sosialisasi diri kepada masyarakat baik lewat iklan koran maupun lewat berbagai kegiatan. Tampaknya target Andika sangat jelas. Dia ingin melenggang ke senayan untuk menjadi senator mewakili Banten. Tujuan yang realistis sesuai dengan pencalonan dirinya.

Sebagai anak gubernur, tentu Andika punya kelebihan dibandingkan dengan calon DPD maupun caleg yang lain. Itu karena Andika dapat memanfaatkan kegiatan pemerintahan untuk sosialisasi dirinya yang tidak akan dapat dilakukan oleh calon yang lain. Hal itu terbukti, saat Pemprov Banten membagi-bagikan fresh money (bantuan segar) kepada organisasi di desa dan karang taruna di Banten di rumah gubernur, beberapa waktu lalu. Saat pembagian berlangsung, ada terpasang gambar baliho sangat besar Andika dan Hikmat Tomet. Siapa Hikmat Tomet? Aha, ternyata dia adalah suami Ratu Atut Chosiyah. Sama dengan Andika, Hikmat juga mencalonkan diri dalam Pemilu 2009. Dia tercatat sebagai caleg nomor urut 1 untuk DPR dari daerah pemilihan Kota/Kabupaten Serang dan Cilegon.

Kembali lagi ke Andika. Kabar terbarunya, pada saat pembagian fresh money di Pandeglang pada Rabu (23/12) di Graha Pancasila Pandeglang, lagi-lagi Andika tampak hadir di antara kerumunan penerima fresh money. Dia tidak hanya hadir, tapi juga turut ikut membagi-bagikan secara simbolik kepada perwakilan organisasi yang menerima fresh money. Andika pun terlihat sumringah karena ada ribuan warga yang datang untuk mendapatkan fresh money. Selain itu baliho Andika, juga terpasang di ruangan tersebut. Ukurannya benar-benar jumbo yang membuat mata terbelalak. Dalam baliho tampak sekali gambar Andika sebagai calon DPD yang minta dukungan. Sebagai informasi, asal muasal uang fresh money berasal dari APBD Banten yang berarti uang rakyat.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pembagian fresh money tidak pernah dihadiri Andika. Bahkan publik juga tidak mengenal Andika. Hanya baru tahun ini saja, pembagian fresh money sangat bebeda karena nuansa muatan kampanye terselubung sangat kuat. Kita dapat membayangkan, bila Andika tidak mencalonkan diri, kita yakin bahwa Andika tidak akan hadir dalam pembagian fresh money itu karena tidak ada manfaatnya. Kepiawaian Andika memanfaatkan momen pembagian fresh money itu diuntungkan karena posisinya sebagai anak gubernur.

Namun sayang, meski dibumbui kampanye terselubung namun Panwaslu tidak bertindak. Lembaga pengawas itu terkesan membiarkan kehadiran Andika di acara pembagian fresh money. Begitupun dengan kalangan akademisi yang selama ini dikenal kritis di Banten juga emoh menanggapinya. Mereka pun terkesan tutup mulut atas kampanye terselubung yang dilakukan sang anak gubernur. Memang benar, sangat enak menjadi anak gubernur. Mau melakukan apa pun bisa untuk meraih simpatik meski dengan cara mendompleng kegiatan pemerintahan dan yang terpenting tidak ada yang mau menegur. Tuh kan, benar?? (*)

 

Pada Senin (22/12) lalu, ada seorang mahasiswa di sebuah sekolah tinggi komunikasi bertanya. Kata mahasiswa semester tujuh itu, selama ini yang banyak menggunakan interpretative news adalah wartawan infotainment. Benarkah demikian? Hemat penulis, bahwa yang dilakukan wartawan infotainment bukan interperative news melainkan mengeksploitasi fakta yang sepenuhnya tidak dikuasai oleh si wartawan bersangkutan dengan baik.

Membicarakan masalah interperative news, sebenarnya kita membicarakan sesuatu yang bukan barang baru bagi pers Indonesia. Belakangan ini sudah banyak media yang menerapkan interpretative news dalam pemberitaan. Biasanya interpretative news ini ditulis dalam bentuk feature dan laporan perjalanan yang mengisahkan seluk-beluk sebuah kota atau pengalaman si wartawan selama mengikuti perjalanan tersebut.

Pertanyaan yang menggelitik yang patut dilontarkan adalah apakah interpretative news itu tidak bertentangan dan berlawanan dengan mainstrem jurnalistik yang kita kenal saat ini dan didewakan oleh sebagian media massa. Berbagai pertanyaan itu terus menggugah penulis karena memasuki tahun baru, 2009, tuntutan pemberitaan yang lebih variatif dan ‘bewarna’ menjadi tuntutan publik. Pers lokal yang tidak mengikuti perkembangan ini tentu akan ketinggalan ‘kereta’. Tulisan kecil ini dibuat untuk memperkaya wacana bagi perkembangan pers lokal di Banten untuk terus melakukan inovasi pemberitaan termasuk melakukan interpretative news. Langkah awal ini semoga juga memperkaya perspektif mengenai interpretative news.

Dalam mainstream jurnalistik yang kita kenal dewasa ini bahwa dalam menulis berita seorang wartawan ‘diharamkan’ untuk memasukkan opini apalagi menginterpretasikan fakta dan data yang didapat dari hasil reportase di lapangan (TKP). Wartawan harus menulis apa adanya sesuai dengan fakta dan data yang didapat dari sumber berita. Seorang wartawan tidak boleh memasukkan opini dan pendapat pribadi maupun lembaga dalam penulisan sebuah berita. Sebab memasukkan opini dan pendapat dalam berita adalah ‘dosa besar’ dalam kegiatan jurnalistik yang kerap mengganggu ‘kenyamanan’ redaksi dan juga public sebagai pembaca.

Lalu, masih relevankah mainstream jurnalistik semacam itu? Di saat media massa memerlukan inovasi pemberitaan yang terus menerus, mainstrem jurnalistik tradisional itu menurut hemat penulis sudah agak kurang relevan lagi. Media dari waktu ke waktu harus melakukan inovasi pemberitaan dan penyajian sehingga tidak membosankan bagi pembaca. Sebab bila pembaca bosan, akan meninggalkan koran langganannya dan akan beralih ke koran lain yang lebih menyajikan fakta lebih tajam dan analitis karena menghadirkan sesuatu di balik sebuah peristiwa.

Dan, menyajikan fakta lebih tajam dan analitis hanya dapat dilakukan lewat interpretative news. Dalam interpretative news seorang wartawan boleh menginterpretasikakn fakta untuk penulisan berita. Itu penting agar fakta menjadi lebih hidup dan berbobot sehingga memuaskan rasa ingin tahu publik terhadap fakta yang kitas tulis. Tanpa ada keberanain untuk menginterpretasikan fakta, sebuah fakta justru menjadi fakta mati. Bila fakta mati itu yang disajikan kepada pembaca terasa akan menjenuhkan  dan tidak membahagiakan untuk dibaca.

Seorang wartawan yang hidup di zaman modern dan tuntutan inovasi harus mampu menyajikan fakta yang berbeda, sebuah fakta yang menggugah pembaca. Dan itu hanya dapat dilakukan dengan keberanian melakukan interpretative news. Dalam interpretative news, seorang wartawan harus mengungkapkan aspek ‘bagaimana’ dan ‘mengapa’ kejadian (peristiwa) itu terjadi. Dua aspek ini menjadi bagian penting dalam rumusan interpretative news yang membedakan dengan penulisan hard news (berita langsung). Bila hard news, hanya semata-mata menuliskan fakta yang tercakup dalam 5W dan 1H, maka dalam interpretative news menekankan analisis fakta ‘bagaimana’ dan ‘mengapa.’ Misalnya, ada dugaan kasus korupsi di sebuah institusi. Bagi wartawan yang ingin menulis fakta itu menjadi berita yang beda dengan koran lain, maka yang harus dikembangkan adalah kenapa budaya korupsi masih marak terjadi di era reformasi? Faktor-faktor apa saja yang membuat orang melakukan korupsi? Apakah karena terkait dengan minimnya gaji yang diterima? Atau karena apa? Rentetan mengapa dan kenapa itu yang harus ditonjolkan sehingga pembaca dapat memahami fakta secara lebih mendalam dan lebih menggugah. Pembaca akan menemukan sesuatu yang baru yang tidak ditemukan di koran lain. Inilah salah satu kelebihan penulisan berita dengan model interpretative news.

 

BEBERAPA SYARAT

Namun memang tidak sembarangan wartawan dapat menulis interpretative news. Ada beberapa prasyarat yang harus dikuasai sebelum wartawan menulis interperative news. Pertama, si wartawan harus ‘pakar’ di bidang yang akan ditulisnya. Misalnya, wartawan yang akan menulis berita pemerintahan, maka si wartawan  ini harus benar-benar ‘ahli’ dan ‘pakar’ dalam bidang pemerintahan. Keahlian itu sangat penting agar si wartawan yang akan menulis dan menginterpretasikan fakta pemerintahan tidak salah sehingga menutup peluang bagi pihak lain untuk menggugat gara-gara si wartawan keliru menginterpretasikan fakta.

Bila si wartawan tidak cukup memiliki keahlian dalam mengintepretasikan fakta, justru yang terjadi adalah fakta berita akan menjadi gosip (untuk tidak mengatakan gosip murahan). Si wartawan ini telah mengeksploitasi fakta menjadi gosip karena tidak didukung oleh kualitas dan kepakaran si wartawan. Lantaran yang muncul adalah gosip, maka media massa tempat si wartawan bekerja rentan mendapatkan gugatan balik dari pihak yang merasa dirugikan dengan penyebaran gosip di media massa.

Selain harus menjadi pakar di bidang yang akan ditulisnya, seorang wartawan yang akan menginterpretasikan fakta adalah seorang yang punya kredibilitas dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas jurnalistinya. Si wartawan ini harus cukup baik memiliki moral sehingga saat dia menginterpretasikan fakta yang terjadi adalah menginterpretasikan fakta dengan baik, objektif, dan sesuai dengan fakta. Bukan menginterpretasikan fakta sesuai dengan kehendaknya sendiri dan pesanan tertentu untuk menyerang pihak lain dan melindungi pihak tertentu.

Saya dapat memahami kenapa interpretative news masih belum membudaya dalam pemberitaan di koran-koran lokal dan sebagian koran nasional. Hal itu disebabkan karena koran-koran lokal-harus diakui dengan jujur-belum memiliki sumber daya manusia (SDM) wartawan yang benar-benar mumpuni dalam satu bidang dan keahlian. SDM yang dimiliki koran-koran lokal adalah SDM yang masih ‘setengah jadi’. Setengah jadi itu artinya, si wartawan masih banyak menguasai keahlian lain sehingga belum fokus terhadap satu keahlian. Karena itulah akhirnya seorang pemred atau redpel (redaktur pelaksana) mengkhawatirkan bila si wartawan dibebaskan untuk menginterpretasikan fakta justru yang timbul adalah berita yang tidak akurat sehingga dapat menyebabkan gugatan yang merasa terganggu dengan interpretasi wartawan dalam berita. Pemred tentu tidak mau korannya digugat hanya karena tulisan wartawan yang bermasalah. Untuk menjaga celah itu, akhirnya si wartawan dilarang untuk memainkan dan menginterpretasikan fakta. Wartawan didoktrin agar menulis berita tanpa mencampuradukkan fakta dan opini, tanpa juga menafsirkan fakta. Kata kunci itu yang masih dipegang olah kebanyakan wartawan saat ini.

Dalam pandangan penulis, kata kunci yang sudah dipegang terlalu lama itu mejadikan koran-koran lokal tidak berani melakukan perubahan dan inovasi pemberitaan. Kita selaku pembaca, hanya disajikan pemberitaan yang kurang menggigit karena tidak menyentuh akar berita. Padahal sejatinya, pers harus dapat memberikan sesuatu yang baru untuk memuaskan rasa dahaga konsumen.

Nah, agar wartawan berani untuk menginterpretasikan fakta, maka dia harus banyak belajar. Banyak belajar itu dengan cara banyak membaca berita orang lain (dari koran berbeda atau juga bisa juga dari koran nasional) dan tidak canggung belajar dari para senior. Proses belajar ini harus dipahami sebagai sebuah proses untuk menjadi wartawan lebih baik dan lebih profesional. Bila si wartawan, malas untuk belajar dan menganggap dirinya sudah ‘matang’ di dunia jurnalistik maka itu adalah anggapan yang sangat keliru. Menjadi wartawan, kata banyak praktisi pers, adalah menjadi manusia yang pembelajar. Bukan manusia yang pemalas. Lantaran itu, pemred atau redpel seharusnya rewel kepada wartawan agar menyuruh si wartawan terus belajar tanpa henti. Hal itu untuk kebaikan si wartawan sendiri dan koran tempat si wartawan bekerja.  Belajar dapat dilakukan di berbagai tempat dan keadaan. Bahkan sambil meliput pun, sebenarnya belajar dapat dilakukan.  Hanya saja pertanyaan sekarang adalah, maukah kita belajar dan menjadi manusia yang pembelajar?