Menjelang akhir Januari 2009 ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa berbau politik. Lembaga milik umat ini telah mengeluarkan fatwa tegas bahwa golput (tidak memilih dalam pemilu dengan kesadaran sendiri) adalah haram. MUI mengarahkan agar umat tetap mencontreng dalam pemilu untuk memilih caleg yang baik.

Kontan, fatwa itu pun ditanggapi beragam. Berbagai komentar dari para pengamat politik dan akademisi keluar untuk menanggapi fatwa MUI ini. Ada yang sependapat ada juga yang menentang. Bagaimana menurut kalian?

Kalau menurut saya sih, fatwa haram golput itu terlalu berlebihan dan tidak akan berpengaruh banyak. Sebab, umumnya masyarakat yang memilih golput kalangan menengah ke atas yang kadangkala cuek dengan MUI. Fatwa haram golput ini pun tidak serta merta dapat meningkatkan partisipasi pemilih muslim dalam pemilu. Tentunya, masih banyak masyarakat muslim yang akan tetap memilih golput sebagai pilihan politiknya. Dengan demikian, fatwa haram golput ini tidak akan dihiraukan, bahkan dicuekin. Kalau sudah begitu, di mana reputasi MUI sebagai lembaga tempat berkumpulnya para ulama? Di mana integritas MUI sebagai lembaga umat? Oh..

 

JANGAN BERNILAI TEOLOGIS

 Saya memang dapat memahami fatwa haram golput oleh MUI sebagai langkah agar caleg muslim terpilih. Terlepas dari strategis atau tidaknya langkah itu, tapi menurut saya sebaiknya fatwa haram golput itu jangan bernilai teologis sehingga kalau ada orang yang memilih golput seolah-olah hukumnya dosa. Fatwa haram golput sebaiknya bernilai sosial saja dan tidak berkaitan dengan dosa. Jadi, jika yang golput dinilai berdosa dan kurang islami berdasarkan fatwa MUI itu, maka fatwa itu telah menjadi saingan agama. Sebab menurut agama, orang yang baik itu bukan karena golput atau tidak tapi karena beriman kepada Allah SWT, rasul, hari akhir, dan beramal saleh. (*)