Menjelang pemungutan suara Pemilu 2009, peran dan posisi kiai di Banten makin menemukan momentumnya saja di ranah politik. Kiai makin dianggap sebagai sosok yang ‘wajib’ disambangi oleh para pengurus parpol dan calon anggota legislatif (caleg). Tidak hanya kiai di perkotaan yang menjadi primadona. Bahkan kiai-kiai di pedalaman pun turut mendadak  didatangi oleh para caleg. Tentu dengan satu tujuan, para kiai ini dimintai restunya oleh para caleg. Sebab kalau sudah didukung para kiai dan santri (baca kalangan pesantren) kepercayaan diri caleg makin tinggi dan membesar.

 

Kepercayaan diri ini penting di tengah persaingan ketat memperebutkan jatah kursi di parlemen yang terbatas kuotanya, apalagi caleg terpilih menggunakan suara terbanyak. Jadi, memang, dalam setiap momen pemilu maupun pemilihan kepala daerah, kiai berubah menjadi sosok yang begitu sangat penting untuk didatangi dan dikunjungi untuk diminta restu dan doanya.

 

Saya sudah sangat sering menemukan fakta itu. Dalam beberapa undangan dan SMS yang masuk ke handphone saya, saya diminta untuk menghadiri acara silaturahmi antara caleg dengan para kiai di pesantren-pesantren di kabupaten/kota di Banten. Biasanya, agar pertemuan terlihat lebih semarak, masyarakat sekitar juga diundang untuk hadir yang dikumpulkan di tenda-tenda yang dibangun di halaman pesantren. Saya mengetahui hal ini-walaupun tidak pernah hadir-karena saya sering diberi foto pertemuan tersebut oleh kawan usai acara. Di foto itu memang terlihat, pertemuan berlangsung meriah. Sang kiai berada di tengah-tengah lautan massa. Sementara sang caleg dan pengurus parpol duduk di samping sang kiai agar massa melihat mereka terkesan sangat akrab sehingga ada kesan kiai sudah merestui pencalonan sang caleg.

 

——-

 

Memang, tidak ada yang salah dengan fenomena sosial-politik di atas. Namun ada sesuatu yang menggelisahkan yaitu kiai dicoba untuk ditarik menjadi ‘lembaga’ justifikasi politik oleh kelompok tertentu untuk meraih kepentingan sesaat. Tarikan ini makin menguat sekali karena kiai pun dirayu-rayu untuk mengeluarkan pendapat (untuk tidak menyebut fatwa) kepada para santri dan masyarakat sekitar agar mencoblos caleg dan parpol tertentu.

 

Dalam analisa saya, tarikan-tarikan ini harus dibayar mahal. Sebab akan membuat jarak antarasesama kiai pesantren-yang sebelumnya tidak ada-atau memang sudah ada dan makin dipertajam dengan kehadiran caleg masing-masing. Jarak itu makin tumbuh besar karena memang ada pengondisian sistematis tanpa disadari oleh kalangan pesantren.

 

Tumbuhnya jarak antarkiai itu menunjukkan ada pergeseran nilai-nilai kekiaian. Kiai yang sebelumnya menjadi simbol pemersatu umat, kini menjadi simbol kalangan tertentu saja (caleg). Kiai, yang dulu adalah penyambung lidah rakyat, kini berubah menjadi penyambung lidah parpol dan caleg. Kiai yang dulu menjadi panutan semua masyarakat tanpa dibatasi kelas dan parpol, kini sudah menjadi terkotak-kotak karena politik. Kiai yang dulu menjadi panutan semua orang,  kini telah bergeser menjadi panutan sekelompok kekuatan politik. Ini adalah realitas setiap kali menjelang pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

 

Lalu, bagaimana agar kiai tetap menjadi panutan umat tanpa harus menyakiti kepentingan politik caleg yang mendatangi pesantren? Tentu, bukan kita yang harus menjawabnya. Jawaban pastinya ada di tangan para kiai. Mereka harus berani memformulasikan hubungan ideal antara pesantren dengan dunia politik. Formulasi interaksi sosial ini harus tetap melihat kemaslahatan pesantren, umat, dan bangsa. Bisa??

 

 

Serang, 17/2/2009 atau 51 hari menjelang pemilu 2009.