kpu4Akhirnya. Terjawab sudah berbagai keresahan masyarakat mengenai suara sah pemilu 2009. Itu karena Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengeluarkan peraturan baru mengenai penandaan suara sah melalui Peraturan KPU No 03/2009. Peraturan baru ini merevisi dan melengkapi Peraturan KPU No 35/2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Peraturan KPU No 03/2009 ini salah satunya melengkapi penandaan suara sah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan KPU No 35/2008. Di dalam Peraturan KPU No 35/2008 pasal 41, suara dianggap sah bila pemilih mencontreng dengan lengkap atau mencentang surat suara satu kali.  Nah, di peraturan yang baru yaitu Peraturan KPU No 03/2009  suara sah tidak hanya dengan tanda contreng atau centang. Suara juga dianggap sah bila pemilih menandai surat suara dengan coretan garis datar (__), tanda silang (X), coblos, atau contreng yang tidak lengkap (/). Jadi bila penyelenggara pemilu di bawah (KPPS-red) menemukan ada surat suara yang ditandai dengan coretan garis datar, tercoblos, tanda silang, atau contreng yang tidak lengkap, maka itu dianggap sah.

Peraturan KPU No 03/2009 ini memang punya semangat yang baik. Semangatnya yaitu untuk menyelamatkan suara rakyat. Sebab bila tidak diantisipasi dengan peraturan yang baru, akan banyak suara rakyat yang hilang gara-gara kita tidak benar dalam mencontreng surat suara. Oleh karena itu, perlu ada peraturan baru yang menegaskan suara sah tidak hanya dicontreng tapi juga dengan cara lain. Dan itu tercantum dalam

Agus Supriyatna, Ketua Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU Provinsi Banten, mengatakan, peraturan baru ini harus segera disosialisaikan kepada para penyelenggara di tingkat bawah mulai dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS), dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk dijadikan pedoman. “Itu penting agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tandasnya seraya mengingatkan agar semua penyelenggara pemilu bersikap netral dan professional.

 

 

MANDAT SAKSI

Mengenai saksi pemungutan dan penghitungan suara, Agus mengatakan, harus mendapatkan mandat dari parpol. Sementara saksi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus mendapatkan mandat dari calon DPD bersangkutan, bukan dari tim sukses. “Surat mandat itu harus diterima oleh Ketua KPPS satu hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Jadi, kalau pemungutan suara dilaksanakan 9 April, maka surat mandat harus diserahkan kepada ketua KPPS pada 8 April,” ujarnya.

Agus mengatakan, bila ada surat mandat yang tidak ditandatangani pengurus inti parpol dan tidak ditandatangani calon DPD (bagi saksi calon DPD), KPPS dapat menolak. “Surat mandat yang diterima oleh KPPS adalah surat mandat yang prosedural,” ujarnya.

Diakui Agus, saksi di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) ini membludak karena jumlah parpol peserta pemilu ada 34 parpol dan 64 calon anggota DPD asal Banten. “Kalau memang semuanya mengirimkan saksi, tentu terlihat sangat banyak. Para saksi ini ditempatkan di dalam TPS, begitu juga dengan panwas berada di dalam TPS,” ujarnya.