Pemilu 2009, sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya, memang banyak melahirkan distorsi keterwakilan. Caleg mewakili siapa tidak jelas. Masyarakat diwakili oleh siapa pun menjadi absurd. Kali ini, distorsi keterwakilan begitu kental mewarnai pesta demokrasi lima tahunan. Hal itu terjadi karena keterwakilan yang seolah-olah ini dapat diatur dengan mudah bila memiliki kekuatan finansial oleh sang calon.
Ambil contoh begini. Ada seorang pengusaha ternama di Jakarta. Dia sudah sangat kaya raya karena penghasilannya sangat melimpah. Bahkan ada gurauan, kalau si pengusaha nasional ini mau membeli tanah seluas Kecamatan Serang, dia sangat mudah untuk mendapatkannya dengan kekuatan uangnya. Meski kekayaannya sangat melimpah, si pengusaha ini masih saja tertarik menjadi wakil rakyat. Padahal gaji menjadi wakil rakyat bila dibandingkan dengan gajinya di berbagai perusahaan itu tidak ada apa-apanya.
Tapi apa lacur. Si tokoh ini tetap menjadi caleg untuk mewakili masyarakat Banten lewat jalur parpol besar. Si pengusaha nasional ini pun berada di nomor urut pertama, yang mengalahkan calon lain. Meski nomor urut sudah tidak lagi berpengaruh terhadap caleg terpilih namun nomor urut tetap menjadi gengsi politik. Bila suaranya signifikan, si tokoh ini diprediksi mulus melenggang ke parlemen.
Saya pesimis bahwa si pengusaha nasional ini mengenal ruh daerah yang akan diwakilinya. Sebab memang, si pengusaha ini sebelumnya tidak pernah bergelut dengan kehidupan masyarakat yang akan diwakilinya. Meskipun dia mengenal daerah yang akan diwakilinya lewat observasi kecil-kecilan, namun dipastikan hanya mengenal daerah yang diwakilinya itu dari sisi teritori dan geografis saja. Dia tidak dapat mengenal dengan baik daerah yang akan diwakilinya dalam pengertian yang sangat substansial. Begitu juga sebaliknya, masyarakat pun tidak akrab dengan ide, gagasan, dan pemikiran sang tokoh karena tidak ada transfer keilmuan secara sosiologis
Contoh lainnya masih ada. Memang si tokoh nasional ini putera asli daerah yang akan diwakilinya. Namun dia sudah kadung lebih banyak beraktivitas di luar daerah yang akan diwakilinya karena tidak pernah pulang ke kampung halamannya. Selama perantauannya itu, si tokoh ini sudah tenar karena menjadi artis yang sering muncul di televise swasta. Nah, saat pemilu legislatif digelar 9 April lalu, si artis ini pun tiba-tiba balik kandang, pulang ke kampung halamannya. Tidak sebagai artis namun menjadi caleg untuk mewakili tanah kelahirannya lewat parpol. Diprediksi kuat, si artis ini akan melenggang ke parlemen dengan mudah karena perolehan suaranya sangat signifikan.
Masih ada lagi kasus lain. Si caleg ini dulunya adalah anggota dewan dari parpol besar. Namun dia dipecat karena sesuatu alasan mendasar. Di Pemilu 2009 ini, si tokoh yang berasal dari Jakarta ini menjadi caleg nomor urut satu lewat parpol lain. Sama dengan si pengusaha di atas, si tokoh ini pun tidak mengenal baik daerah yang akan diwakilinya.
Itu contoh-contoh kecil yang ditemukan dalam pemilu kali ini. Tentu masih banyak contoh kasus serupa-yang juga mungkin terjadi di daerah lain. Andai mereka benar-benar terpilih menjadi wakil rakyat di parlemen, apakah ada jaminan bahwa mereka akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya sementara dia sendiri ‘asing’? Tentu, tidak ada yang dapat memastikan.
Fenomena itu menggambarkan bahwa keterwakilan benar-benar menjadi tidak berarti karena memang dapat diatur dengan segenap kekuasaan yang dimiliki, ketenaran, dan kekuatan uang. Keterwakilan menjadi absurd karena tidak jelasnya “siapa” mewakili “siapa” dan untuk “apa”.
Jadinya, spirit demokrasi yang diejawantahkan lewat pemilihan umum hanya menjadi ‘ladang bisnis’ untuk berebut kekuasaan di parlemen. Tidak aneh bila kemudian parlemen pun kerap dicap sebagai lembaga yang ekslusif, lembaga yang jauh dengan rakyat, dan lembaga yang juga asing bagi rakyat. Hal itu itu terjadi karena memang sebelumnya wakil rakyat yang dipilih adalah calon yang asing bagi rakyat di masing-masing daerah pemilihan.
Distorsi keterwakilan itu yang membuat keterwakilan dalam pemilu menjadi tidak relevan karena tidak menemukan titik temu yang baik. Keterwakilan hanya menjadi gincu pemanis dalam momen-momen berdemokrasi saja. Wallahualamu bis showab.

;serang, 24 april 2009