Ini tentang keluhan kelakuan oknum wartawan (OJ) yang saya denger langsung dari seorang guru pesantren. Kata guru ini, sangat menyesakkan ada wartawan yang meminta duit untuk kerja liputan kepada salah satu narasumber di salah satu institusi negara. “Persis di depan saya, si wartawan meminta ongkos kepada narasumber. Katanya buat liputan dan buat teman-temannya yang sudah menungu di luar,” ujar guru ini saat menceritakan kejadian itu kepada saya.

Narasumber yang terus diteken akhirnya memberikan amplop kepada si wartawan. Tapi si wartawan ini langsung marah-marah dan minta duit lagi sebab saat dia membuka amplopnya di depan narasumber, isinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kontan saja narasumber kelabakan. Lalu dia memberikan tambahan lagi kepada si wartawan ini. Setelah merasa puas, si oknum pergi meninggalkan narasumber dengan senang.

“Saya heran, kok wartawan seperti itu,” ujar guru pesantren. Buru-buru saya membantah. “Itu bukan wartawan. Itu adalah oknum yang mengaku-mengaku sebagai wartawan,” ujar saya tanpa bermaksud membela korps wartawan. Sebab bagi saya, tanpa dibela pun korps wartawan tetap ada dan bersih. Sebab saya meyakini bahwa masyarakat dan sebagian pejabat sudah dapat membedakan mana wartawan yang benar dan mana oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan. Yang saya maksud wartawan yang benar itu adalah wartawan yang bekerja di media dengan skala penerbitan yang jelas dan teratur.

“Oh gitu, ya,” kata guru pesantren ini mengercitkan dahi. “Perilaku mereka yang mengaku-ngaku sebagai wartawan itu yang membuat wartawan tercoreng. Bahkan ada wartawan senior yang mengaku risih dengan polah mereka,” kata saya lagi.

—-

Apa yang dialami narasumber dan guru pesantren di atas adalah realitas kekinian. Praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan sudah bukan barang baru lagi. Kita bahkan setiap hari selalu mendengar ada kepala sekolah, kades, lurah, camat, kepala dinas, anggota dewan yang “diperas” oleh oknum wartawan.

Lalu kenapa, pemerasan itu tidak bisa dihentikan? Setidaknya ada beberapa faktor. Pertama karena si narasumber secara tidak langsung ‘memelihara’ oknum wartawan. Itu karena mereka (para pejabat dan narasumber lainnya) tidak berani mengatakan, “Tidak untuk tidak memberikan amplop”.  Sebab semakin narasumber memenuhi keinginan si oknum wartawabn, maka semakin enak saja si oknum untuk menjadikan narasumber sebagai salah satu ATM-nya tiap minggu. Kalau sudah begitu, maka sangat sulit untuk memberangus oknum wartawan dari peredaran. Malah semakin subur karena terus dipupuk dengan pupuk yang bagus.

Pertanyaan berikutnya lagi, kenapa si narasumber tidak berani untuk tidak memberikan amplop. Ini pun sangat rumit dan absurd. Sebab kadangkala mereka berdalih, kasihan dan sebagainya. Tapi menurutku, narasumber sering memberikan amplop atau memelihara oknum karena jangan-jangan narasumber takut belangnya dibongkar oleh para oknum wartawan sebab bisa jadi oknum wartawan ini memegang ‘kartu’ si narasumber. Misalnya, si oknum memiliki bukti-bukti korupsi si narasumber sehingga bila narasumber tidak memberikan amplop, si oknum wartawan menggertak akan memberitakan di medianya. Meski hanya gertakan, tapi kebanyakan narasumber takut dan lebih memilih memberikan amplop untuk menjaga nama baiknya di depan publik. Praktik itulah yang menyuburkan wartawan tanpa surat kabar.

Faktor lainnya karena organisasi resmi wartawan, semodal PWI, belum menjalankan fungsinya dengan maksimal. PWI belum berani melakukan penertiban besar-besaran terhadap oknum wartawan yang meresahkan itu. Sebagai organisasi wartawan yang diakui pemerintah, kenapa PWI tidak melakukan penertiban? Pertanyaan itu layak dikemukakan, karena seharusnya PWI melakukan pembenahan internal dan memberikan sanksi tegas terhadap ulah yang mencoreng korps wartawan. Tapi pada kenyatanntya kenapa PWI diam dan tidak bergerak? Silakan Anda tanyakan langsung kepada PWI! Ada apa ini?

Selain PWI, memang ada organisasi wartawan idealis, yakni AJI. ALiansi Jurnalis Independen (AJI) ini sudah melakukan usaha-usaha untuk meredam amplopisasi. Salah satunya dengan mengampanyekan anti amplop bagi wartawan. Solusinya, AJI selalu mengeluarkan pernyataan sikap agar perusahaan media terus meningkatkan kesejahteraan wartawan sehingga wartawan tidak bergantung kepada amplop. Sebab bila kesejahteraan wartawan sudah terjamin, diyakini praktik amplop dapat diminimalisasi-meski masih sulit diberantas hilang.

Selain itu, suburnya oknum wartawan juga karena sulitnya mencari pekerjaan tetap. Nah mereka-mereka yang tidak memiliki skills untuk bekerja di berbagai perusahaan, akhirnya memilih menjadi wartawan jadi-jadian. Apalagi saat ini, untuk membuat kartu pers sangat mudah. Mudah sekali karena siapapun bisa membuat kartu pers.

Serang, 20/11/09